Istilah Baru Dalam Politik Agama: Jihad Seks

Jumat, 20 September 2013

Berita ini sebenarnya sudah merupakan berita lama lihat di sini.  Lalu menurut media ini dibicarakan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tunisia. Berita ini dapat dikatagorikan berita politik agama, karena saat ini Tunia sedang dipimpin oleh kalangan islamisme yang sedang berhadapan dengan islamisme yang lain. Walaupun berita ini mungkin saja berasal dari isme yang lain.


Wanita Tunisia Ber-'Jihad Seks' di Suriah

Sejumlah wanita Tunisia melakukan "jihad" tak biasa. Menurut Menteri Dalam Negeri Lotfi Ben Jeddou, para wanita ini pergi ke Suriah untuk menghibur pejuang oposisi yang tengah bertempur menggempur rezim Bashar Al-Assad.

Di sana, mereka mengobarkan "jihad seksual" dengan  melakukan hubungan badan dengan 20, 30, atau 100 laki-laki. "Setelah itu, mereka kembali ke Tunisia dalam keadaan hamil," katanya.

Ben Jeddou membeberkan fakta ini di Majelis Konstituante Nasional pada hari Kamis. Namun, ia tidak merinci jumlah wanita yang kembali dalam kondisi ini. "Yang jelas mereka menyatakan langkah mereka sebagai jihad al- nikah dan pulang dengan berbadan dua," katanya.

Jihad al-nikah, yang memungkinkan hubungan seksual di luar nikah dengan banyak pasangan, dianggap oleh beberapa aliran Sunni Salafi garis keras sebagai bentuk sah dari perang suci. Media France 24 menyatakan jumlah perempuan Tunisia yang berjihad dengan cara ini mencapai ratusan orang.

Ben Jeddou juga mengatakan bahwa sejak ia memangku jabatan pada bulan Maret, dia telah berhasil mencegah enam ribu dari mereka untuk pergi ke Suriah. Yang terakhir, sekelompok gadis Tunisia dicegah saat hendak melakukan perjalanan ke daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah Utara untuk menawarkan diri "menghibur" pejuang oposisi.

China’s Muslim Uyghurs Forbidden to Fast During Ramadan

Chinese authorities in Xinjiang Province have issued a notice that any Uyghur cadres or workers found not eating lunch during Ramadan could lose their jobs.
It is part of the campaign of local authorities in Xinjiang, home to the Muslim Uyghur ethnic group, to force the Uyghur people to give up their religious rituals during the fasting month of Ramadan.
Ramadan is a holy month in the Islamic calendar, which begun this year on Aug. 22. It requires not eating during the daytime.
“Free lunches, tea, and coffee—that authorities are calling ‘Care from the government’ or ‘Living allowance’—are being offered in government departments and companies. But it is actually a ploy used to find out who is fasting,” said Dilxat Raxit, World Uyghur Congress spokesman, speaking to The Epoch Times.
According to Dilxat, Uyghur Communist Party cadres throughout Xinjiang had been forced to sign “letters of responsibility” promising to avoid fasting and other religious activities. They are also responsible for enforcing the policy in their assigned areas, and face punishment if anyone in these areas fasts.
For the first time, Dilxat said, the crackdown has extended to retired Communist Party members. Current cadres are required to visit them to prevent them from participating in the fast. If anyone violates the ban, local leaders will be held responsible and severely punished, he said.
Muslim restaurant owners are forced to sign a document to remain open and continue selling alcohol during Ramadan or have their licenses revoked, he said.
Uyghurs arrested during the July riots in Urumqi are also prohibited from fasting; those who insist on fasting will be force fed food and water while enduring insults for their misbehavior, he said in the interview.
Monks in mosques are forced to preach to others that fasting is a “feudal activity” and harmful to health, said Dilxat. Otherwise, their religious certification will be cancelled.
When asked about Chinese Communist Party (CCP) leader Hu Jintao’s recent visit to Xinjiang, Dilxat said: “Xinjiang’s situation has not yet returned to normal. Rather than asking the local Han people to respect the religion and culture of Uyghur people, Hu encouraged the use of military troops to suppress and further restrict our religious freedom. The communist regime often talks about ‘maintaining stability,’ but what they do is always different from what they say. They are actually the ones who are destroying stability.”
An Epoch Times reporter contacted the CCP’s State Ethnic Affairs Commission to see whether the restrictions claimed by Dilxat were official, or what the official stance on Ramadan was. The media contact wouldn’t speak on the subject, instead giving two numbers in Xinjiang that he said the reporter would be able to call to find out more. Both numbers were continually busy, and when the reporter called the State Ethnic Affairs Commission back, the man hung up.
The directives are communicated on official Web sites in the region, however.

More

Islamisme Jepang di Indonesia: Nippon’s Islamic Grass Root Policy

Balatentara Jepang memahami situasi Indonesia dengan mayoritas adalah umat Islam. Oleh karena itu, diletakan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya, dikenal dengan kebijakan menurut H.J.Benda disebutnya Nippon’s Islamic Grass Root Policy – Kebijakan Politik Islamnya Jepang yang ditujukan mengekloitasi potensi Ulama Desa.

Jepang menyadari adanya kekuatan partai politik Islam yang masih kongkrit aktif sampai masa pendaratan Jepang adalah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII), dan organisasi sosial dan dakwah adalah Al Wasliyah di Medan, Mathla’ul Anwar di Banten, Persyarikatan Ulama di Majalengka, Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) di Padang, Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam di Bandung dan Nahdlatul Ulama di Surabaya, ketiga organisasi yang terakhir ini, membangun wadah kesatuan perjuangannya pada tahun 1937 adalah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).

Keseluruhan organisasi ini, dinilai oleh Balatentara Jepang akan menjadi batu penghalang penjajahan Jepang di Indonesia. APalagi dengan kondisi Timur Tengah yang memihak ke Sekutu, padahal umat Islam Indonesia orientasinya sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga Jepang berupaya sekuat dayanya untuk memilih satu-satunya pendekatan kepada umat Islam Indonesia.

More

Islamisme AS dan Obama di Myanmar

Obama Desak Myanmar Hentikan Pembantaian Muslim

Presiden Barack Obama mendesak presiden Myanmar pada Senin, 20 Mei 2013, untuk menghentikan kekerasan terhadap minoritas Muslim di negara itu. Pada kesempatan yang sama, ia memuji reformasi ekonomi dan politik di negara yang sebelumnya dikucilkan itu.

Ia menyatakan hal itu saat menerima Presiden Myanmar Thein Sein. Kunjungan ini adalah yang pertama ke Gedung Putih dalam 47 tahun oleh pemimpin negara di Asia Tenggara itu.

"Saya juga berbagi dengan Presiden Sein tentang keprihatinan kami yang mendalam tentang kekerasan komunal atas komunitas Muslim di Myanmar. Perpindahan orang, kekerasan yang ditujukan terhadap mereka perlu berhenti," kata Obama.  Obama menyeruhkan diakhirinya pembunuhan Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine di bagian barat Myanmar.

Presiden Myanmar berjanji untuk menyelesaikan konflik etnis dan membawa pelaku ke pengadilan. Setidaknya 192 orang tewas tahun lalu dalam aksi kekerasan antara umat Buddha di Rakhine dan Muslim Rohingya, yang ditolak oleh warga Myanmar. Sebanyak 140.000 orang yang kehilangan tempat tinggal dalam serangan adalah Muslim.

Obama mengatakan pemimpin Myanmar telah meyakinkannya bahwa ia akan membebaskan para tahanan politik dan melembagakan reformasi politik yang sudah mulai mengubah wajah negara itu dan mengakhiri kerenggangannya dengan Barat. Pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa reformasi oleh Myanmar - antara lain dengan membebaskan aktivis demokrasi Aung San Suu Kyi dan ratusan tahanan politik, memperlonggar sensor, legalisasi serikat buruh dan unjuk rasa - yang transformatif pantas mendapatkan dukungan.

Dalam pidatonya di AS, Thein Sein menguraikan upayanya untuk memajukan negaranya yang kini menjadi negara termiskin di Asia Tenggara itu. Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain merombak lembaga warisan rezim lama, menghapus model pemerintahan otoriter, dan membangun identitas nasional baru yang inklusif dari puluhan kelompok etnis.

"Untuk mencapai semua ini kita membutuhkan dukungan maksimal internasional, termasuk dari Amerika Serikat, untuk melatih dan mendidik, berbagi pengetahuan, perdagangan dan investasi, dan mendorong orang lain melakukan hal yang sama," katanya.

Soal pembantaian Muslim, ia menyatakan pemerintahnya "harus memastikan tidak hanya kekerasan antar-komunal terhenti, tapi itu semua pelaku dibawa ke pengadilan."

More

Islamisme Jepang: Politik Agama Islam oleh Penjajah Jepang di Indonesia

Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia. Bangsa Jepang bercita-cita besar, menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Hal ini sudah direncanakan Jepang sejak tahun 1940 untuk mendirikan kemakmuran bersama Asia Raya.

Menurut rencana tersebut Jepang menginginkan menjadi pusat suatu lingkungan yang berpengaruh atas daerah-daerah Mansyuria, daratan Cina, kepulauan Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo Cina dan Rusia.

Perkembangan ekonomi dan industri Jepang memberi gambaran bahwa tampaknya perluasan daerah itu mutlak diperlukan. Oleh karena itu rencana kemakmuran bersama Asia Raya dianggap sebagai suatu keharusan, dan oleh kalangan militer diterima dan disambut dengan hangat karena menjanjikan adanya prestise kepahlawanan dan dedikasi.

Selanjutnya

Islamisme Belanda: Politik Agama 'Islam Politiek' Belanda di Indonesia

Prof. Dr. Snouck Hurgronje (1857-1936) selama ini merupakan tokoh yang sangat kontroversial. Disanjung dipuja sebagai sarjana Islam yang cemerlang, tetapi juga dicaci maki sebagai seorang ahli muslihat yang hendak menghancurkan Islam dari dalam dengan pura-pura masuk Islam.

Betapapun diakui oleh semua pihak bahwa pemerintah Belanda baru mempunyai garis kebijaksanaan tentang Islam didaerah jajahannya yang bernama Hindia Belanda (Indonesia) setelah Snouck Hurgronje menjadi penasehat pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam.

Lanjut Di sini

Politik Agama Hary Tanoe, Cawapres Hanura

Sabtu, 07 September 2013

Hary Tanoe Tak Khawatirkan FPI Soal Penolakan Miss World

CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menjelaskan jika kontes Miss World 2013 di Bali tidak akan menampilkan sesi peragaan bikini. Lantaran itu pula, ia tak khawatir dengan gelombang penolakan yang utamanya dilancarkan Front Pembela Islam (FPI).

Hary Tanoe, begitu ia biasa disapa, mengaku tak setuju jika even ratu kecantikan sejagat itu menampilkan sesi bikini.

"Saya tidak akan terima jika ada peragaan bikini. Jadi, Miss World di Bali tak akan ada sesi bikini," katanya di Nusa Dua, Bali, Rabu 4 September 2013.

Ia menanggapi penolakan yang gencar dilancarkan sejumlah ormas Islam. Menurutnya, penolakan itu terjadi lantaran kurang komunikasi dan soal Miss World.

Katanya, kondisi diperparah oleh mereka yang tak faham permasalahan, sehingga membuat masyarakat yang tak mengerti menjadi terprovokasi. Polemik Miss World, sambung Hary Tanoe, sudah berkembang luas di kalangan masyarakat akibat hal tersebut.

Padahal, kata dia, kontes ini membawa dampak positif bagi Bali dan Indonesia pada umumnya. Salah satu keuntungannya adalah pakaian yang akan dikenakan para kontestan berasal dari desainer Indonesia, termasuk batik. Para kontestan juga akan dikenalkan budaya Bali dan mengunjungi pura Besakih.

Karena itu, Hary Tanoe mengaku tidak khawatir dengan penolakan kontes Miss World. "Kuncinya adalah mengembalikan segala sesuatunya ke informasi yang benar. Kalau ini bisa dijelaskan, kita tidak perlu khawatir, karena tujuannya sangat baik, lebih untuk kepentingan bangsa," kata dia.

Sumber

Bamusi: Politik Agama dan Islamisme PDIP

Jumat, 21 September 2007

Baitul Muslimin berarti rumah bagi kaum muslim. Lembaga inilah yang dibentuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sebagai sayap barunya. Tentu menarik, karena selama ini PDIP dianggap sebagai partai nasionalis yang abangan.

Tapi, dari logo lembaga ini, ada pihak yang mengkritisinya: mengapa logo masjidnya tanpa bulan bintang? Nama lengkap lembaga yang baru dideklarasikan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati, Kamis (29/3/2007), adalah Baitul Muslimin Indonesia (BMI). Lembaga ini dipimpin Prof Hamka Haq. Kesan pertama terhadap lembaga ini begitu menggoda. Apalagi logonya. Logo lembaga ini adalah dua atap masjid warna hijau dengan latar berwarna merah.

Ada tulisan 'Baitul Muslimin Indonesia' melingkari lambang ini. Tapi, mengapa kok atap masjidnya berbentuk segitiga dan tanpa gambar bulan bintang? Bangunan masjid di Indonesia sudah terbiasa dengan kubah atau atap berbentuk dome. Selain itu, di atas kubah juga biasanya terdapat tiang yang di puncaknya terdapat gambar bintang dan bulan. Ketika menggelar jumpa pers seusai deklarasi BMI di kantor DPP PDIP, Jl. Lenteng Agung, Jakarta, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung sempat ditanya mengenai hal ini. "Mengapa kubah masjid bentuknya seperti gereja dan tidak ada bulan bintang?" tanya seorang wartawan.

"Ini adalah kubah masjid yang dibuat Bung Karno. Kubah masjid ini memang khas di Bengkulu," kata Pramono meyakinkan. Menurut Pramono, bentuk logo, termasuk bentuk kubah masjid dan warnanya sudah dibahas dalam rapat. "Ibu Mega sendiri yang mengusulkan warna dan bentuk lambangnya," jelas Pramono. Tentang kombinasi warna hijau dan merah, Pramono menjelaskan bahwa itu sebagai lambang menyatunya nasionalis relijius. "Jadi sekarang tidak ada dikotomi di antara keduanya.

Dengan demikian, kita bisa bersama-sama untuk membangun bangsa," jelas dia. Sementara itu, Ketua Umum BMI Hamka Haq menjelaskan bahwa bentuk atap masjid seperti itu adalah masjid yang berjiwa lokal. "Bentuk atap masjid seperti ini cocok di Indonesia, karena curah hujan tinggi, sehingga kalau ada hujan, langsung bisa turun ke sana. Ini berbeda dengan masjid-masjid di tempat lain," kata dia.

Sumber