Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Mempolitikkan Agama

Politik agama sama-sama menguntungkan yang menyerang dan yang diserang dan sama-sama merugi juga. Politik agama bisa dimulai dari korban yang memancing serangan, agar dapat diuntungkan. Atau dimulai dari penyerang untuk merugikan korban. Cara yang pertama yang sulit dilihat. Semua Negara, Ideologi dan Parpol Mempolitikkan Agama... Baca Di Sini

Buddhist radicals attack Christian church in Sri Lanka

Jumat, 20 September 2013

Led by a Buddhist monk, a group of radical Sinhalese Buddhists attacked a Protestant church in Sri Lanka during a prayer service, according to media reports. The pastor and his mother were injured in the attack.

A Buddhist attorney told AsiaNews that “such attacks show that there is a political agenda that aims to unite the Buddhists.”

Earlier this year, a Catholic bishop warned of the rise of a “Buddhist Taliban” in Sri Lanka.

The nation of 21.5 million is 69% Buddhist, 8% Muslim, 7% Hindu, and 7% Christian; almost all Christians are Catholic.

More

China’s Muslim Uyghurs Forbidden to Fast During Ramadan

Chinese authorities in Xinjiang Province have issued a notice that any Uyghur cadres or workers found not eating lunch during Ramadan could lose their jobs.
It is part of the campaign of local authorities in Xinjiang, home to the Muslim Uyghur ethnic group, to force the Uyghur people to give up their religious rituals during the fasting month of Ramadan.
Ramadan is a holy month in the Islamic calendar, which begun this year on Aug. 22. It requires not eating during the daytime.
“Free lunches, tea, and coffee—that authorities are calling ‘Care from the government’ or ‘Living allowance’—are being offered in government departments and companies. But it is actually a ploy used to find out who is fasting,” said Dilxat Raxit, World Uyghur Congress spokesman, speaking to The Epoch Times.
According to Dilxat, Uyghur Communist Party cadres throughout Xinjiang had been forced to sign “letters of responsibility” promising to avoid fasting and other religious activities. They are also responsible for enforcing the policy in their assigned areas, and face punishment if anyone in these areas fasts.
For the first time, Dilxat said, the crackdown has extended to retired Communist Party members. Current cadres are required to visit them to prevent them from participating in the fast. If anyone violates the ban, local leaders will be held responsible and severely punished, he said.
Muslim restaurant owners are forced to sign a document to remain open and continue selling alcohol during Ramadan or have their licenses revoked, he said.
Uyghurs arrested during the July riots in Urumqi are also prohibited from fasting; those who insist on fasting will be force fed food and water while enduring insults for their misbehavior, he said in the interview.
Monks in mosques are forced to preach to others that fasting is a “feudal activity” and harmful to health, said Dilxat. Otherwise, their religious certification will be cancelled.
When asked about Chinese Communist Party (CCP) leader Hu Jintao’s recent visit to Xinjiang, Dilxat said: “Xinjiang’s situation has not yet returned to normal. Rather than asking the local Han people to respect the religion and culture of Uyghur people, Hu encouraged the use of military troops to suppress and further restrict our religious freedom. The communist regime often talks about ‘maintaining stability,’ but what they do is always different from what they say. They are actually the ones who are destroying stability.”
An Epoch Times reporter contacted the CCP’s State Ethnic Affairs Commission to see whether the restrictions claimed by Dilxat were official, or what the official stance on Ramadan was. The media contact wouldn’t speak on the subject, instead giving two numbers in Xinjiang that he said the reporter would be able to call to find out more. Both numbers were continually busy, and when the reporter called the State Ethnic Affairs Commission back, the man hung up.
The directives are communicated on official Web sites in the region, however.

More

Islamisme AS dan Obama di Myanmar

Obama Desak Myanmar Hentikan Pembantaian Muslim

Presiden Barack Obama mendesak presiden Myanmar pada Senin, 20 Mei 2013, untuk menghentikan kekerasan terhadap minoritas Muslim di negara itu. Pada kesempatan yang sama, ia memuji reformasi ekonomi dan politik di negara yang sebelumnya dikucilkan itu.

Ia menyatakan hal itu saat menerima Presiden Myanmar Thein Sein. Kunjungan ini adalah yang pertama ke Gedung Putih dalam 47 tahun oleh pemimpin negara di Asia Tenggara itu.

"Saya juga berbagi dengan Presiden Sein tentang keprihatinan kami yang mendalam tentang kekerasan komunal atas komunitas Muslim di Myanmar. Perpindahan orang, kekerasan yang ditujukan terhadap mereka perlu berhenti," kata Obama.  Obama menyeruhkan diakhirinya pembunuhan Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine di bagian barat Myanmar.

Presiden Myanmar berjanji untuk menyelesaikan konflik etnis dan membawa pelaku ke pengadilan. Setidaknya 192 orang tewas tahun lalu dalam aksi kekerasan antara umat Buddha di Rakhine dan Muslim Rohingya, yang ditolak oleh warga Myanmar. Sebanyak 140.000 orang yang kehilangan tempat tinggal dalam serangan adalah Muslim.

Obama mengatakan pemimpin Myanmar telah meyakinkannya bahwa ia akan membebaskan para tahanan politik dan melembagakan reformasi politik yang sudah mulai mengubah wajah negara itu dan mengakhiri kerenggangannya dengan Barat. Pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa reformasi oleh Myanmar - antara lain dengan membebaskan aktivis demokrasi Aung San Suu Kyi dan ratusan tahanan politik, memperlonggar sensor, legalisasi serikat buruh dan unjuk rasa - yang transformatif pantas mendapatkan dukungan.

Dalam pidatonya di AS, Thein Sein menguraikan upayanya untuk memajukan negaranya yang kini menjadi negara termiskin di Asia Tenggara itu. Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain merombak lembaga warisan rezim lama, menghapus model pemerintahan otoriter, dan membangun identitas nasional baru yang inklusif dari puluhan kelompok etnis.

"Untuk mencapai semua ini kita membutuhkan dukungan maksimal internasional, termasuk dari Amerika Serikat, untuk melatih dan mendidik, berbagi pengetahuan, perdagangan dan investasi, dan mendorong orang lain melakukan hal yang sama," katanya.

Soal pembantaian Muslim, ia menyatakan pemerintahnya "harus memastikan tidak hanya kekerasan antar-komunal terhenti, tapi itu semua pelaku dibawa ke pengadilan."

More

Islamisme Jepang: Politik Agama Islam oleh Penjajah Jepang di Indonesia

Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia. Bangsa Jepang bercita-cita besar, menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Hal ini sudah direncanakan Jepang sejak tahun 1940 untuk mendirikan kemakmuran bersama Asia Raya.

Menurut rencana tersebut Jepang menginginkan menjadi pusat suatu lingkungan yang berpengaruh atas daerah-daerah Mansyuria, daratan Cina, kepulauan Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo Cina dan Rusia.

Perkembangan ekonomi dan industri Jepang memberi gambaran bahwa tampaknya perluasan daerah itu mutlak diperlukan. Oleh karena itu rencana kemakmuran bersama Asia Raya dianggap sebagai suatu keharusan, dan oleh kalangan militer diterima dan disambut dengan hangat karena menjanjikan adanya prestise kepahlawanan dan dedikasi.

Selanjutnya

Pendeta Jadi Caleg: Politik Agama dan Kristenisme PKS

Rabu, 22 Mei 2013

Pendeta Jadi Caleg PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendaftarkan pendeta sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Partai itu juga mencalonkan beberapa orang non-Muslim di Indonesia timur.

Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengatakan, caleg pendeta ada di Sulawesi. Tercatat pendeta yang menjadi caleg PKS berada di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan sebagian Sulawesi Selatan. "Kebutuhan daerah pemilihan sana memang seperti itu," ujarnya, Senin (22/4/2013), di Jakarta.

Para pendeta itu menjadi caleg untuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota setempat. Belum ada pendeta menjadi caleg PKS untuk DPR.

Namun, di Papua ada caleg non-Muslim untuk DPR. "Ada satu atau dua orang untuk dapil Papua dan Papua Barat," ujarnya.

PKS mengusung 487 caleg untuk DPR dalam Pemilu 2014. Hampir semua anggota fraksi PKS saat ini dicalonkan lagi.

More

Majelis Zikir SBY: Politik Agama dan Islamisme Partai Demokrat

Selasa, 21 September 2010

14 Majelis Dzikir Akan Menangkan SBY-Boediono

Sebanyak 14 organisasi Islam yang tergabung dalam Majelis Dzikir SBY Nurussalam mendukung pasangan SBY-Boediono sebagai capres dan cawapres. Mereka bertekad untuk berjuang memenangkan pasangan itu di Pilpres.

"Kami siap berjuang memenangkan pasang SBY-Boediono sebagai capres dan cawapres," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Majelis Dzikir SBY Nurussalam Haris Thahir saat deklarasi MDZ SBY Nurussalam di Hotel Sahid Jl Sudirman, Jakarta, Senin (25/5) malam.

Menurut Haris, selama pemerintahan dipimpin oleh Presiden SBY, bangsa ini telah mengalami kemajuan di berbagai bidang. Termasuk semakin kondusifnya keamanan di Aceh, Poso, Ambon dan Papua.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi sangat baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen. "Masih banyak yang telah dicapai soal pemberantasan korupsi, pendidikan 20 persen, hubungan dengan negara Islam semakin berkembang, baik di dalam dan diluar negeri," jelasnya.

Guna memenangkan pasangan SBY-Boediono, MDZ SBY Nurussalam jajaran pengurusnya mulai tingkat daerah hingga pusat untuk mendukungnya. MDZ SBY Nurussalam juga akan menyiapkan sejumlah saksi di setiap TPS di seluruh Indonesia.

Sumber
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. The Politics of Religion - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger